 |
| Aksi damai para nakes di depan DPRD Dairi. (Foto/Rudi). |
Dairi - nduma.id
Sebanyak 160 tenaga harian lepas (THL) bidang kesehatan di Pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara mencari keadilan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi. Senin 17 Februari 2025.
Selain ke DPRD mereka juga meminta keadilan kepada presiden dan Bupati Dairi terpilih Vikner Sinaga.
Mereka berasal dari 18 Puskesmas yang ada di 15 Kecamatan.
Dengan membawa poster, mereka juga berorasi menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara.
Di DPRD Dairi, para tenaga kesehatan ini diterima oleh Komisi III, Carles Tamba, Halim Lumban Batu, Jogia Simarmata, Hendra Tarigan dan Hendra Sinaga.
"Kami ada yang bekerja di atas 2 tahun ada yang di bawah 2 tahun. Harapan kami, kami bisa tetap bekerja. Ada gaji dan ada SK," kata Wini Sihombing di wawancara nduma.id
Dengan bekerja lagi, kedepan mereka berharap bisa ikut dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
'Ada juga beberapa orang di antara kami yang umurnya di bawah batas ambang CPNS. Udah punya anak 4 umurnya 40 tahun, apalagi harapannya pak. Udah sekolah tinggi-tinggi," tandas Wini.
Wini mengaku sudah bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas selama 1 tahun 3 bulan di Puskesmas Tigalingga tepatnya di Pustu Desa Sumbul Tengah.
Meski sudah di rumahkan sejak 12 Februari 2025 lalu, wanita 30 tahun ini mengaku masih memberikan dedikasinya ditempat ia bekerja.
"Walaupun mulai bulan 10 kami tidak di gaji lagi, sampai Sabtu semalam pun saya masih kerja. Itulah bentuk pengabdian bahwa kami serius bekerja," ujar Wini.
Septi Sihombing THL di
Puskesmas Buntu Raja mengaku sangat berharap keadilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Ada program untuk memberikan makan gratis. Tapi nanti pulang sekolah anak kami tidak bisa makan lagi karena kami orangtuanya sudah di pecat," katanya.
"Bapak Prabowo kami berpengharapan besar. Juga kepada bapak bupati terpilih Bapak Vikner Sinaga. Banyak pengharapan kami buat bapak tetap perjuangkan kami pak. Kami masyarakat di bawah ini butuh perjuangan bapak-bapak sekalian," ujarnya.
Di tempatnya bekerja Puskesmas Buntu Raja, ada sebanyak 8 Nakes yang di rumahkan.
Robinson Simbolon, Aktivis dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Dairi melihat persoalan ini sangat tidak berkeadilan, apalagi Ia mendengar Nakes bekerja tapi tidak di bayar.
" Di bulan November dan Desember 2025 mereka tidak menerima upah sesuai perjanjian. Tapi di haruskan untuk membayar BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan sebesar 400 ribu. Padahal sesuai dalam kontrak kerja, BPJS itu adalah kewajiban Dinas Kesehatan,' katanya.
Menurut Robinson, ada unsur pemaksaan dalam pembayaran iuran BPJS itu.
"Ada ancaman bahwasannya jika mereka tidak membayar itu akan di rumahkan," tutur Robinson.
Hingga berita ini diterbitkan para tenaga kesehatan masih menunggu di Gedung DPRD Dari.
Mereka menunggu hasil Rapat kerja Komisi III DPRD Dairi dengan Dinas Kesehatan.
"Kami mau tau hasilnya supaya kami bisa membuat rencana kedepan apa yang kami lakukan kedepan ketika mediasi ini gaga," sebut Robinson.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
