Alfri

Alfri

Halim

Wanseptember

Wanseptember
Sabtu, 19 Oktober 2024, 10:03 WIB
Last Updated 2024-12-15T03:06:34Z
DairiKebijakanStatistik

Pj Bupati Dairi Ingatkan Data Akurat Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah

Pj Bupati Dairi memberikan arahan. (Foto/Istimewa).

Dairi – nduma.id


Sosialisasi penyampaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) serta evaluasi Metadata Statistik di gelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi. Rabu 16 Oktober 2024 di Aula Hotel Mutiara Sidikalang.


Penjabat (Pj) Bupati Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin menegaskan pentingnya data yang akurat dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah.


Dikatakannya, hal tersebut sama seperti kita memerlukan tanggal lahir untuk mengetahui hari ulang tahun seseorang, demikian juga pemerintah memerlukan data yang tepat untuk membuat kebijakan yang relevan dan efektif.


“Banyak data statistik tersebar di instansi pemerintah untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna mewujudkan Satu Data Indonesia,” katanya.

 

Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Dairi, Joel Roy Perangin Angin, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif.


Beliau juga menyoroti peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Dairi, yang mengalami kenaikan dari 1,68 menjadi 2,13.


"Capaian ini patut kita syukuri, namun tantangan masih ada di depan. Kami berharap Dairi dapat terus meningkatkan peringkatnya dan mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain di tingkat nasional," ucapnya.


Joel juga menambahkan bahwa Pemberlakuan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mencatumkan kewajiban penyusunan Metadata bagi Penyelenggara Kegiatan Statistik, dalam hal ini produsen data. Data yang dihasikan oleh produsen data harus memiliki metadata dan data yang dikumpulkan oleh produsen data yang disertai dengan metadata.


"Tujuan kegiatan Metadata Statistik Sektoral adalah untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi, memudahkan pencarian data, menghindari duplikasi data dan kegiatan, memberikan penyajian data yang akurat dan memudahkan evaluasi informasi. Sehingga pemerintah harus mampu menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan yang terukur dan terintegrasi," ucapnya.

 

Penulis : Rei

Redaktur : Rudi