 |
| Warga menduduki halaman gedung DPRD Dairi. (Foto/Istimewa). |
Dairi - nduma.id
Baru di Lantik, anggota DPRD Kabupaten Dairi sudah di cari-cari warga di Kabupaten Dairi. Selasa 22 Oktober 2024.
Mereka bermaksud menyampaikan keluhan mereka.
Sayangnya masyarakat tak berhasil bertemu para wakil rakyat itu.
Mereka hanya di sambut Bahagia Ginting selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dairi.
"Seluruh anggota DPRD Baru di lantik, sejak kemarin mereka sedang melaksanakan pembekalan teknis bersama 3 kabupaten lainnnya. Mereka sedang berada di Medan," kata Bahagia menjawab pertanyaan masyarakat.
Dari agenda kerja mereka, Bahagia menyampaikan kegiatan para wakil rakyat itu sampai dengan Jumat 25 Oktober 2024 esok.
" Tanggal 28 hari Senin nanti itu mereka sudah di sini, itu informasi saya sampaikan terkait mereka," jelas Bahagia.
Bahagia berjanji apa yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada DPRD Dairi.
"Apa yang di sampaikan sudah di catat dan di rekam, akan kami sampaikan kepada anggota dan pimpinan DPRD pada saat mereka menyelesaikan tugas. Saya tidak punya kewenangan memberikan penjelasan," tandasnya.
Bahagia Gunting, Mantan Kepala BPBD Kabupaten Dairi ini juga menyampaikan keprihatinannya atas tuntutan masyarakat.
Massa yang menamakan diri Aliansi Petani untuk Keadilan (Apuk) Kabupaten Dairi ini awalnya berorasi di depan gedung DPRD Dairi.
Setelah berorasi dan membentangkan spanduk, massa mendesak masuk ke gedung DPRD Dairi karena tidak bertemu wakil mereka.
"Kita sepakat kita harus masuk ke kantor dewan. Kita harus masuk. Satu langkah ke depan. Reformasi satu langkah ke depan," teriak Orator, Boru Purba.
Karena memaksa, Bahagia Ginting kemudian mempersilahkan massa masuk dengan kondusif dan tertib.
Kemudian duduk di lantai dan berdiskusi.
Warga Boru Siregar mendesak Sekwan membuat berita acara.
Karena mereka akan datang kembali untuk bertemu para wakil rakyat.
"Sudah jauh kami pak, kami minta lakukan Rapat Dengar Pendapat hadirkan instansi terkait juga PJ Bupati Dairi," katanya.
Bahagia Ginting kemudian sepakat membuat berita acara di tandatangani kedua belah pihak.
Berita acara nantinya akan disampaikan kepada DPRD Dairi.
Massa berjanji akan kembali lagi pada Rabu mendatang menuntut permintaan mereka.
Dalam aksinya APUK Dairi menyampaikan 6 tuntutan.
Aliansi petani untuk Keadilan (Apuk) Kabupaten Dairi menuntut dan mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi untuk memperbaiki sarana irigasi di 6 desa terdampak pasca banjir bandang tahun 2018 lalu, Bongkaras, Bonian, Simbari, Lae Panginuman Lae Pangaroan.
Membangun dan memperbaiki jalan di Desa Sinar Pagi mulai dari Dusun Lae Malim Desa Lae Haporas menuju Desa Sinar Pagi.
Menuntut untuk membangun dan memperbaiki jalan sepanjang jalan Parongil menuju Sidikalang
Menuntut anggota DPRD yang terpilih untuk menganggarkan pembangunan jalan di Desa Sinar Pagi dan Jalan Parongil menuju Sidikalang.
Meminta melalui dinas terkait untuk melakukan sosialisasi sampai ke level desa terkait peraturan Menteri LHK nomor 10 tahun 2024 tentang perlindungan Hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang di terbitkan tanggal 30 Agustus yang lalu.
Mendesak pemerintah Kabupaten Dairi memfasilitasi warga Dairi melakukan pelepasan klime kawasan hutan yang mengkapling beberapa pemukiman, perladangan, dan kampung warga di beberapa desa seperti desa Pandiangan, Bongkaras, Bonian, Sumbari, Lae Panginuman, Lae Markelang, Lae Haporas, dan Desa Sinar Pagi.
Usai menyampaikan tuntutan dan menandatangani berita acara, massa melanjutkan menyampaikan aspirasi ke Kantor Bupati Dairi.
Aksi dikawal petugas polisi dan TNI
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
