 |
| Andri Napitupulu almamater kuning dan Swandi Sihombing Seragam PP. (Foto Design) |
SIMALUNGUN - nduma.id
Surat Himbauan Sekretaris Daerah Simalungun yang ditanda tangani pada Senin 16 Februari 2024 lalu di kritik mahasiswa.
Diantaranya Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Simalungun Swandi Sihombing dan Kordinator Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi (KMPD) Siantar-Simalungun Andry Napitupulu.
Surat ini dinilai "Miring" karena syarat kepentingan politik.
Di baca nduma.id, surat himbauan tersebut bernomor; 500.12.13/166/2024.
Dalam surat itu diminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah/OPD untuk mengarahkan ASN/Pegawai untuk berpartisipasi mendukung publikasi kegiatan Bupati Simalungun di media sosial dengan me-like and share.
Akun Facebook diantaranya Bang Apoh, Hasoman Radiapoh Sinaga, Radiapoh Hasiholan Sinaga, Pemkab Simalungun.
Sedangkan Instagram @radiapohsinaga, @hasomanradiapohhsinaga.
Dan YouTube, Pemkab Simalungun.
Kepada para camat juga di minta untuk mengarahkan pegawai dilingkungan kecamatan dan seluruh pangulu untuk mendukung sosialisasi tersebut diatas.
Pimpinan perangkat daerah/camat agar melaporkan bentuk screenshot/foto dari akun masing-masing ASN/Pegawai untuk direkap dan dikirim ke email : kominfosimalungun@gmail.com dan hard copy dikirim langsung ke dinas Kominfo Kabupaten Simalungun.
"Kami menilai Pucuk pimpinan di Pemkab Simalungun saat ini mempertontonkan kepemimpinan yang otoriter sehingga berupaya memoles nilai kinerjanya yang tidak maksimal hingga sampai penghujung jabatannya yang pada faktanya hanya sebatas janji bohong, bahkan dugaan konspirasi kotor sudah dimulai Bupati Simalungun dari tubuh perangkat (OPD) yang semata untuk menaikkan elektabilitasnya menuju Pilkada mendatang," ucap Swandi Sihombing, Senin (8/4/2024).
Ketua SAPMA PP Simalungun ini menyoal karena perintah dalam surat tersebut dinilainya tidak berdampak kepada kesejahteraan bahkan malah terkesan memiliki tujuan politik praktis.
"Surat tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap kesejahteraan rakyat. Ini Simalungun jangan dibuat seperti itu, seharusnya visi nya harus tercapai soal kesejahteraan," ujar Swandi.
Karena itu Swandi dengan tegas memberikan himbauan arahan kepada seluruh kader SAPMA PP Simalungun agar selalu mengevaluasi kinerja Pemkab yang kita nilai tidak maksimal.
Disamping itu Andry Napitupulu selaku Koordinator KMPD yang juga dikenal sebagai Aktivis Mahasiswa Hukum mengaku tidak heran lagi melihat pimpinan menggunakan kekuasaannya saat akan kembali bertarung lagi di Pilkada yang akan datang.
"Coba kita perhatikan dalam surat tersebut menggambarkan bahwa penekanan pengarahan sangat jelas sekali, seharusnya mahasiswa dan masyarakat di Simalungun harus segera menanggapi," kata Aktivis tersebut
Andry Napitupulu menjelaskan, sejatinya melihat kerancuan Bupati Simalungun atas kinerjanya.
Karena itu masyarakat dan mahasiswa menurutnya harus segera bergerak.
"Karena kita tidak mau dijanjikan kembali seperti kartu Sikerja pada saat pilkada 2020 kemarin," ucapnya.
"Sederhana saja. Sebelum bapak Bupati RHS ingin berjumpa dengan masyarakat menyampaikan janji-janjinya kembali pada ajang kontestasi Pilkada nanti, kita akan segera mendatangi Kantor Bupati Simalungun melalui aksi unjuk rasa dengan tuntutan 'Bayar janji bukan bayar hutang, segera mundur dari jabatannya," tandas Andry Napitupulu.
Penulis : Ari
Redaktur : Rudi
