Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi bersama pejabat lainnya. (Foto/Dok. Kominfo Pakpak Bharat).
Pakpak Bharat – nduma.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi dan Penguatan Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi di Aula Raja Inal, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu, 27 Maret 2024.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko mengajak semua pihak untuk berintrospeksi diri terkait tingkat korupsi di Indonesia yang masih tinggi.
Secara global, Indonesia menempati peringkat 115 dari 190 negara dengan nilai 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023, yang sama dengan nilai pada tahun 2022.
Didik Agung Widjanarko mengajak semua pihak untuk memperbaiki hal ini dengan memperkuat integritas dan transparansi di semua sektor.
“Semakin sedikit, semakin mendekati tingkat korupsi makin tinggi. Kita perbaiki ini lebih baik lagi. Dari transparansi Internasional Indonesia, sektor politik Pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan terintegrasi, pada sektor praperadilan dan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi, untuk sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha, kemudian kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat hal-hal yang tidak sejalan dengan Pemerintah. Ini yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depannya,” jelas Didik Agung Widjanarko.
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor berharap agar budaya antikorupsi dapat terbangun di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan terus mendorong dan mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat integritas dalam bekerja, menghindari perbuatan korupsi dan tidak mudah tergoda dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Dukungan penuh dari KPK RI sangat diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam memperlancar, memperkuat dan mempercepat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami tentunya sangat mengharapkan dukungan penuh dari KPK RI untuk memperlancar, memperkuat dan mempercepat komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya,” kata bupati.
Dengan dukungan penuh ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat mencapai peningkatan capaian nilai dan implementasi 7 area intervensi MCP sebagai bentuk komitmen untuk antikorupsi dan transparansi di seluruh sektor.
“Kami yakin melalui dukungan penuh dari KPK RI, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat mencapai peningkatan capaian nilai dan implementasi 7 area intervensi MCP,” tandas Bupati Pakpak Bharat usai mengikuti Rapat Koordinasi.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
