 |
| Foto salah satu penerima bantuan yang di kirimkan kepala Kantor Pos Siantar kepada nduma.id. (Foto/Istimewa). |
Siantar - nduma.id
Janggal, disaat era keterbukaan informasi publik sekarang ini, kepala Kantor Pos Siantar malah tampak seperti menutupi.
Ia enggan membuka ke publik terkait data penerima bantuan Rice Cooker dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk 5.603 kepala keluarga di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun.
Karena itu, Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Swandi Sihombing angkat bicara.
Ia pun menyoroti program bagi-bagi rice cooker di Siantar - Simalungun itu, mengantisipasi dugaan konspirasi Rice Cooker gratis dalam potensi politisasi Pemilu.
"Dalam hal ini Sapma-PP Simalungun meminta pihak yang terkait bidang penyaluran bantuan seperti kantor pos membuka ke publik daftar nama penerima hibah Rice cooker dan komunitas siapa saja yang menyalurkan bantuan tersebut," kata Swandi Sihombing, Kamis (8/2/2024).
Keterbukaan Publik itu katanya bertujuan supaya warga dapat lebih mudah mengakses informasi dan menghindari indikasi kecurangan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran di tahun kontestasi politik.
"Pemerintah harus mengumumkan penerima bantuan itu," ujar Swandi.
Pemerintah yang dimaksud Swandi adalah seperti kepala desa atau lurah setempat.
Pejabat setingkat yang mengusulkan dan memvalidasi calon penerima alat memasak berbasis listrik (AML).
Pemerintahan di tingkat kecamatan.
Agar membuat pengumuman terkait penerima bantuan Rice cooker.
Swandi sihombing juga menegaskan
apalagi dalam tahapan kampanye pemilu saat ini, program bantuan pemerintah rentan di jadikan sebagai ajang kampanye terselubung.
"Untuk itu keterbukaan informasi publik terkait penerima bantuan dari pemerintah sangat penting guna mengantisipasi Konspirasi hibah Rice cooker menjadi potensi politisasi pemilu,'' kata Swandi Sihombing yang juga berprofesi sebagai advokat itu.
Ia meminta pemerintah terkait supaya mensosialisasikan penerima bantuan Rice Cooker itu.
"Bantuan hibah program pemerintah tidak boleh ada hubungannya dengan Pemilu, Pasal 547 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa setiap pejabat Negara yang membuat keputusan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dapat dipidana, sementara Pasal 548 menegaskan bahwa penggunaan anggaran pemerintah untuk disumbangkan kepada pelaksana kampanye juga dapat dihukum," ini sudah ada aturannya terang Swandi.
Ia juga meminta agar aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan untuk turun ke kantor Pos Siantar.
Sementara itu di minta nduma.id, kepala Kantor Pos Pematangsiantar yang dipimpin Dodi Pulungan menolak membeberkan nama penerima bantuan rice cooker itu.
Ia juga tidak bersedia memberitahu nama-nama komunitas yang menjadi penyalur.
"Kalau mau melihat data harus ada surat permintaannya, kita (kantor Pos Siantar) tidak di ijinkan untuk memberikan data," kata Dodi saat diwawancarai melalui WhatsApp, Rabu (7/2/2024).
"Tidak boleh karena ada aturannya," Sambung Dodi di konfirmasi nduma.id, Kamis (8/2)2024).
Selanjutnya nduma.id menanyakan apa yang menjadi dasar atau landasan yang mengatur bahwa nama komunitas tidak diperbolehkan diketahui publik.
Pimpinan kantor Pos Sianțar itu menjawab bahwa pihaknya ditugaskan kementerian ESDM dan dilarang memberikan data terkait nama-nama komunitas penyalur Rice Cooker.
"Kita kan Pos, kementerian ESDM menugaskan badan instansi instansi terkait. Nah kita punya data. Kita tidak boleh sembarang ngasih data," sebut Dodi.
Kemudian pimpinan kantor Pos Siantar itu mengatakan program bagi-bagi Rice Cooker ini tidak ada kaitannya dengan lurah atau kepala desa dan kecamatan karena pihaknya langsung berkoordinasi dengan kementerian ESDM.
"Tidak ada komunikasi dengan lurah/kepala desa dan kecamatan karena berkoordinasi dengan kementerian ESDM langsung," sambungnya.
nduma.id memaksakan supaya data nama-nama penerima Rice Cooker dibuka, tetapi pimpinan kantor Pos Sianțar itu tidak bersedia, dan hanya memberitahu jumlah penerima setiap kecamatan tanpa disertakan nama penerima, berikut jumlah yang disampaikan kepala kantor Pos Siantar itu.
Data yang di beberkannya,
Kecamatan Siantar Barat 290, Siantar Marihat 6, Siantar Martoba 5 dan Kecamatan Siantar Utara 600.
Total jumlah keseluruhannya di kota Pematangsiantar berjumlah 901 Rice Cooker merek cosmos yang tersebar di 4 kecamatan.
Lebih lanjut pimpinan kantor Pos Sianțar itu menunjukkan 3 foto penerima Rice Cooker sebagai sample kepada awak media.
Sebelumnya di beritakan Kementerian ESDM menyalurkan bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) atau rice cooker secara gratis kepada masyarakat.
Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.
Salah satu wilayah yang menerima hibah dari pemerintah berupa Rice cooker diantaranya kabupaten Simalungun sebanyak 4.702 dan Pematangsiantar sebanyak 901 dengan merk cosmos.
Pendistribusian Hibah ada yang disalurkan melalui outlet kantor pos dan ada juga yang melalui komunitas berdasarkan koordinasi dengan tenaga ahli yang ditugaskan kementerian ESDM.
Penulis : Ari
Editor : Rudi
