Aksi 100 lilin Pokja OMS. (Foto/Ari). |
Siantar - nduma.id
Kontestasi Pemilihan Umum selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia sebagai wujud keikutsertaan dalam pesta demokrasi.
Namun, seringkali proses Pemilu menghadapi tantangan dan masalah yang dapat mengurangi kualitas demokrasi.
Oleh karena itu, Kelompok Kerja Organisasi Masyarakat Sipil (POKJA OMS) Untuk Pemilu Bersih Sumatera Utara menggelar kegiatan "Panggung Rakyat Jelang Pemilu 2024" sebagai upaya untuk merangsang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pesta demokrasi.
"Pemilu bersih, jujur, dan adil, guna pemenuhan hak-hak masyarakat dalam ranah sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya," kata Juni Aritonang mewakili pengurus OMS kepada awak media.
POKJA OMS untuk Pemilu Bersih Sumut katanya menyerukan kepada semua kontestan Pemilu, baik Capres Cawapres, Calon Legislatif, untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, pemilu yang bersih, jujur, adil dan berintegritas.
Selain itu, POKJA OMS juga menyerukan untuk tidak memilih Politisi yang menggunakan praktik politik uang atau yang tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas atas visi dan misinya serta memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan penyelesaian konflik-konflik agraria dan kerusakan lingkungan.
POKJA OMS untuk Pemilu Bersih Sumut juga menyerukan untuk tidak memilih Politisi yang memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini terlibat dalam kasus-kasus perampasan tanah atau wilayah adat, penebangan hutan, kriminalisasi terhadap pembela HAM dan lingkungan, serta bencana ekologis terutama di Kawasan Danau Toba dan perusahaan lainnya yang diduga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan budaya.
Selain itu, Politisi yang tidak memiliki rekam jejak dan komitmen terhadap keberagaman juga tidak direkomendasikan dipilih dalam Pemilihan Umum.
Dikatakan dalam proses Pemilihan Umum, kita membutuhkan politisi yang dapat menjadi pemimpin bagi masyarakat dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik.
"Politisi yang mengeksploitasi atau melakukan penghancuran sumber daya alam di pedesaan untuk modal politiknya, sehingga kehancuran alam dan lingkungan yang membuat rakyat kecil yang menjadi korban bencana ekologisnya," terang Juni.
Penulis : Ari
Editor : Rudi