 |
| Foto bersama di acara Rakor. (Foto/Istimewa). |
DAIRI, Sidikalang – nduma.id
Pemerintah Kabupaaten Dairi menggelar Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi tahun 2023, di Hotel Mutiara, Sidikalang, Rabu 8 November 2023.
Kepala Bappeda Kabupaten Dairi Aryanto Tinambunan dalam acara itu mengatakan Kabupaten Dairi, sebagai daerah fokus penurunan stunting tahun 2022, telah menurunkan prevalensi stunting dari 38,37% menjadi 28,6%.
Pencapaian penurunan stunting di Kabupaten Dairi pada tahun 2022 menjadi percontohan keberhasilan intervensi yang dilakukan melalui kerjasama antar lintas sektor dan lintas program.
Dijelaskan kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, dan lainnya dalam mengurangi angka stunting pada 26 desa lokus tahun 2023 menjadi faktor kerberhasilan.
Seperti keterlibatan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi yang memiliki banyak intervensi terkait kesehatan ibu dan anak, serta Dinas P3AP2KB Dairi yang berfokus pada pelayanan KB dan pembinaan keluarga berencana.
“Misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi memiliki intevensi dalam hal identifikasi ibu hamil yang dilakukan di Posyandu dan home visit,” kata Arianto.
Intervensi lainnya di jelaskan seperti pemberian minimal 90 TTD bagi ibu hamil, pemberian TTD bagi remaja putri ke sekolah, edukasi pemberian ASI Eksklusif pada pelaksanaan kelas ibu, edukasi tentang pemberian MP ASI bagi anak 6 – 23 bulan di kelas ibu balita, melakukan tata laksana gizi buruk pada balita, pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, edukasi pemberian tambahan asupan gizi pada balita gizi kurang, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada balita, pelaksanaan Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), melakukan monitoring kepemilikan jamban, pelaksanaan verifikasi jamban, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Posyandu, serta pendampingan kader Posyandu dalam melakukan timbang ukur.
Dalam percepatan penurunan stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, dan Dinas Sosial Kabupaten Dairi juga memainkan peran penting.
Mereka bertanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan yang mendukung penurunan stunting di 26 desa lokus tahun 2023 dan melakukan verifikasi serta validasi data penerima bantuan yang berkaitan.
Bappeda sendiri juga memiliki peran koordinasi antara berbagai sektor yang terlibat dan mendukung harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.
“Adapun Bappeda memiliki peran dalam koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, Diskominfo Dairi dalam peliputan dan publikasi kegiatan percepatan penurunan stunting, serta Dinas PUTR Dairi dalam sistem penyediaan air minum (SPAM) sebanyak tiga puluh sambungan rumah di Desa Pangaribuan Kecamatan Siempat Nempu Hulu,” ucapnya.
Aryanto menyampaikan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan media dalam menyebarkan informasi tentang stunting, serta keterlibatan akademisi dalam menganalisis faktor-faktor penyebab kasus stunting.
Selain itu, dukungan dari sektor swasta dan cepatnya respon perangkat daerah dalam koordinasi percepatan penurunan stunting juga menjadi elemen penting dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Dairi pada tahun 2023.
“Guna mempercepat stunting, kita juga memerlukan dukungan dari dunia usaha ataupun perusahaan swasta serta respon cepat dari berbagai perangkat daerah terakit dalam melakukan koordinasi percepatan penurunan stunting,” tuturnya.
Keberhasilan di Kabupaten Dairi menjadi contoh kolaborasi antar lintas sektor dalam mencapai penurunan angka stunting yang signifikan.
Penulis : Luhut
Editor : Rudi
