 |
| Walikota Siantar menerima sertifikat. (Foto/Istimewa). |
SIANTAR - nduma.id
Wali Kota Pematang Siantar, dr Susanti Dewayani SpA, bersama-sama dengan para wali kota dan bupati se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut), telah menerima 50 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) masa pengurusan Juli hingga Oktober 2023.
Pemberian sertifikat ini berlangsung pada agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumut yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 26 Oktober 2023.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut memiliki komitmen untuk menyelamatkan keuangan negara/daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Beberapa fokus perhatian Pemprov Sumut meliputi penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pajak pemanfaatan air bawah tanah, dan pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
"Pemprov Sumut berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara. Oleh sebab itu, Pemprov Sumut akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini," terang mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan ini.
Rakorda ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengingat di tahun 2024 akan diadakan Pemilu dan Pilkada serentak, serta Provinsi Sumut bersama Aceh menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024.
"Rapat koordinasi ini sangat penting dilakukan. Hal ini bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan ada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Selain itu Sumut juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 bersama Aceh," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Dr Nurul Ghufron SH MH, memaparkan pentingnya koordinasi pada unsur pemerintahan demi berbagi peran.
Ia menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi dan menganjurkan agar para pejabat berkomitmen untuk tidak berbuat korupsi dan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat.
"Komitmen agar tidak korupsi, anggaran diproses untuk kepentingan rakyat. Rawat kehormatan itu, agar tidak melakukan korupsi," tegasnya.
Kegiatan Rakorda ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber, serta dihadiri oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, sejumlah unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumut, perwakilan Kementerian ATR/BPN, dan para pimpinan OPD.
Penulis : Ari
Editor : Rudi
