 |
| Foto bersama usai apel. (Foto/Istimewa). |
SIANTAR - nduma.id
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Ir Ali Akbar menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Toba Tahun 2023-2024.
Ali mengatakan oprasi itu juga dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 di Wilayah Kota Pematang Siantar.
"Apel dipimpin Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno di Mako Brimob Kompi II Batalyon B Brimob Polda Sumut, Jalan Ahmad Yani Pematang Siantar," kata Ali, Selasa (17/10/2023).
Kegiatan apel diisi dengan pemeriksaan pasukan, penyematan tanda pita operasi kepada perwakilan Polri, TNI, dan instansi terkait.
AKBP Yogen membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi.
Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024.
Sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
"Hal ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting,” kata kapolres membacakan amanat.
Operasi dilaksanakan selama selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti 261.695 personel di seluruh Indonesia.
Polri telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara.
Untuk korps Brimob terbagi dalam 4 wilayah. Sedangkan untuk dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi.
Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan di manapun ke seluruh wilayah Indonesia.
Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar.
“Persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok” guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehouse of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai," tandas Kapolres.
Sementara itu, sebagai pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (K3I), operasi ini akan didukung oleh command center di tingkat Mabes Polri sampai dengan polda jajaran.
Melalui dukungan sarana prasarana modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan command center mampu mengintegrasikan data maupun informasi.
Sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu, dikatakan terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi.
Serta berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahap III Polri terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan.
Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan langkah antisipasi.
Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan under estimate.
Tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin terkait tindak pidana Pemilu, lakukan koordinasi dan kolaborasi antar pilar sentra Gakkumdu, agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dapat dilakukan secara profesional serta transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Penulis : Ari
Editor : Rudi
