 |
| Netty Sianturi, anggota DPRD Siantar. (Foto/Istimewa). |
SIANTAR - nduma.id
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwa) Pematang Siantar tentang Program Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Bapak/Bunda Asuh Keluarga Beresiko Stunting (BAKRS) melalui Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kota Pematang Siantar Tahun 2023.
Dalam sambutannya, Susanti mengatakan stunting merupakan kondisi gangguan tumbuh kembang pada anak dalam jangka panjang dan mengakibatkan anak sering infeksi dengan ditandai tinggi badan anak di bawah standar.
Hal tersebut merupakan masalah serius dan dibutuhkan penanganan yang tepat dan menyeluruh.
Tidak bisa hanya anak yang ditangani, tetapi ibunya juga harus ditangani, termasuk kondisi sosial ekonomi serta lingkungan anak penderita stunting.
Sosialisasi digelar di Ruang Serbaguna Pemko Pematang Siantar, Rabu 20 September 2023.
Netty Sianturi anggota DPRD Siantar komisi 2 Fraksi Gerindra yang hadir dalam kegiatan sosialisasi itu memberikan komentar positif.
"Cukup bagus, karen jumlah stunting sudah berkurang dari 15% menjadi 14,3%, jadi turunnya 0,7 % ya. Dan ini mendorong pengawasan pemerintah atas pelayanan dari Dinkes, BPJS dan juga Dinsos kepada masyarakat," kata politisi Partai Gerindra itu saat diwawancarai awak media usai kegiatan.
Diketahui anak stunting selain berdampak kepada masa depan anak tersebut, juga berdampak pada keluarga, bahkan akan muncul dampak negatif dan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga berkaitan kepada kelangsungan pembangunan bangsa dan negara.
Dalam kegiatan itu Pemko Siantar mengatakan melalui dinas terkait yang dimotori Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) terus melakukan upaya-upaya, dengan target di tahun 2023 angka stunting menjadi 11,08 persen.
Kemudian, di tahun 2024 ditargetkan semakin menurun hingga 8,96 persen.
Lebih lanjut, anggota DPRD itu mengungkapkan harapannya agar kota Siantar bebas Stunting
"Harapan agar kota Siantar bebas dari stunting dan mulai dari ibu hamil agar tetap diperhatikan dan memeriksakan kandungannya," ujar Netty.
Anggota DPRD yang juga pernah berprofesi sebagai pramugari itu menambahkan harapannya supaya pemerintah memfasilitasi masyarakat yang belum punya jamban.
''Dan pemerintah mempasilitasi masyarakat yang belum punya jamban agar di adakan dan juga pelayanan air minum bersih, dan memberikan sumbangan makanan yang bergizi buat anak-anak dan ibu hamil," harap Netty.
Tampak hadir pada kegiatan itu, perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Sumut Dra Rabiatu Adawiyah MPHR, Kepala Dinas PPKB Kota Pematang Siantar Hasudungan Hutajulu SH, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pematang Siantar Aprina Manurung, sejumlah unsur Forkopimda, perwakilan KPw Bank Indonesia Pematang Siantar, para pimpinan OPD, Kepala Puskesmas, camat, dan Pimpinan Cabang Koordinator Bank Sumut Pematang Siantar Suhardi Sembiring.
Penulis : Ari
Editor : Rudi
