Agape Nayantra Ketaren. (Foto/Istimewa).
Medan - nduma.id
Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di soroti Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Agape Nayantra Ketaren.
Dia menilai banyak pelanggaran pemilu terkait mendahului masa kampanye.
Di Kota Medan telah menarik perhatiannya dan banyak pihak, termasuk berbagai kalangan masyarakat dan pengamat politik.
Agape menilai KPU dan Bawaslu seharusnya lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan umum.
Pelanggaran semacam itu katanya dapat merusak integritas pemilu dan memberikan kesan bahwa aturan yang ada tidak ditegakkan dengan tegas.
“Kami melihat banyak spanduk bakal calon legislatif yang terpasang di beberapa wilayah Sumatera Utara khususnya kota Medan sudah mengandung narasi untuk mengajak memilih bacaleg tersebut. Padahal KPU baru saja menerbitkan keputusan terkait DCS dan sudah pasti masa kampanye belum dimulai,” kata Agape Nayantra Ketaren, Rabu (30/8/2023).
Pengawasan yang kuat dan konsisten, menurutnya, kunci untuk memastikan jalannya pemilihan umum yang bersih dan adil.
Kurangnya pengawasan yang efektif dapat membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses pemilu. Oleh karena itu, Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara mendorong agar KPU dan Bawaslu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pemilu.
“Tidak hanya terjadi pada APK yang dicetak, namun hal ini juga terjadi pada media sosial yang banyak kami temukan bacaleg di Sumatera Utara membuat iklan yang mengandung narasi ajakan untuk memilih,” tambah Agape.
Kritik ini juga menjadi panggilan bagi KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindakan yang diambil dalam menanggapi pelanggaran pemilu.
Dia berharap bahwa lembaga-lembaga terkait akan segera merespons dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan integritas pemilu yang lebih baik.
Penulis : Rudi
Editor : Son
