 |
| Swandi Sihombing. (Foto/Istimewa). |
SIMALUNGUN - nduma.id
Isu terkait pemekaran Kabupaten Simalungun disoroti Ketua PC SAPMA PP Simalungun, Swandi Sihombing, SH.
Katanya secara geografis Kabupaten Simalungun merupakan wilayah terluas di Provinsi Sumatera Utara.
Teritorial yang luas, dinilai tidak efektif dalam mengurus administrasi masyarakat, dengan jarak tempuh yang menguras tenaga, waktu, bahkan materi untuk mencapai kantor pemerintahan.
Keluhan warga soal jarak tempuh dinilainya sudah wajar.
"Persoalan jarak tempuh ini sudah lama dikeluhkan khususnya masyarakat di Kabupaten Simalungun setelah pemindahan kantor pemerintahan Kabupaten Simalungun yang sebelumnya berlokasi di Kecamatan Siantar pindah ke Kecamatan Raya" Kata Swandi, Selasa (22/8/2023).
Dia menilai soal pemekaran Kabupaten Simalungun pada prinsipnya sudah benar untuk dipercepat.
Pada sekitar tahun 2013 bertepatan dimasa kepemimpinan bupati JR Saragih, kata ketua SPMA PP itu, berkas pemekaran di kabarkan sudah berada di meja Komisi II DPR RI, hanya menunggu ketukan palu.
Namun sampai saat ini belum juga menemukan kepastian.
"Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini bahwa apakah moratorium soal pemekaran ini sudah di cabut atau belum, tentu setelah kita telisik lebih jauh, ternyata Moratorium pemekaran ini belum juga dilangsungkan untuk membuka pintu dan menemukan jalan terang terhadap pemekaran tersebut," tandasnya.
Meski pemekaran kabupaten Simalungun sudah lama di bahas tapi sampai sekarang tak kunjung tercapai.
Dia pun menduga pemerintah Kabupaten Simalungun tidak serius terhadap pemekaran Kabupaten Simalungun.
"Untuk itu kami meminta pemerintah serius dan konsisten dalam pemekaran dengan salah satu wilayah terbesar di provinsi sumatera utara ini," tukas Swandi.
Dia meminta Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan wakil Bupati Zonny Waldi ( RHZ - ZW ) supaya tidak menjadikan Isu pemekaran Kabupaten Simalungun menjadi kepentingan popularitas politik.
Penulis : Ari
Editor : Rudi
