Theo Naibaho. (Foto/Istimewa).
SIANTAR - nduma.id
Paripurna III DRPD kota Pematang Siantar tentang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan tahun anggaran 2022, usai digelar Senin,31 Juli 2023.
Dalam rapat Paripurna tersebut, ada beberapa catatan mengenai kinerja OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
Hal tersebut menjadi perhatian Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Siantar - Simalungun.
Theo Naibaho selaku ketua GMKI Siantar-Simalungun menyampaikan terlepas dari 6 Fraksi yang menyetujui Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, bahwa ada beberapa OPD yang kinerjanya kurang maksimal.
"Seperti Satpol PP, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan hidup, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, dan Dinas PUPR," ucap Theo.
Theo juga menyampaikan bahwa kinerja buruk kepala-kepala OPD tersebut dapat di lihat dari penyerapan anggaran yang minim dan Program-program yang dijalankan tak berjalan dengan baik.
Sehingga tak memiliki dampak yang baik bagi pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu Wali kota harusnya mengevaluasi kepala OPD tersebut agar dapat mengoptimalkan kinerjanya, dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.
"Dari Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 kita bisa melihat bahwa kepala-kepala OPD di lingkungan pemerintah kota Pematang Siantar banyak yang tak bekerja dengan baik terbukti dari penyerapan anggaran yang minim dan program-programnya pun tak berjalan dengan baik," ucap Theo.
Theo menyatakan bahwa GMKI akan selalu menjadi kontrol sosial bagi Pemerintah agar selalu memberikan kinerja yang baik bagi masyarakat.
Penulis : Ari
Editor : Rudi
