Kapoldasu terima penghargaan. (Foto/Istimewa).
MEDAN - nduma.id
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak menghadiri penganugerahan hasil survei kepatuhan pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sei Besitang Nomor 3 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah.
Dalam sambutannya, Panca menyebut memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat merupakan kewajiban seorang Polisi.
"Kita harus mau. Anda tidak tahu bahwa ini adalah kewajiban kita untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Panca, Kamis (2/2/2023).
Berdasarkan hasil survei kepatuhan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, 19 Polres di bawah kepemimpinan Irjen Panca Putra Simanjuntak meraih zona hijau.
"Zaman sudah berubah. Ayo, kita harus terus membangun dan membari pelayanan yang baik sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ini merupakan kewajiban kita memberi pelayanan publik yang baik," jelas Irjen Panca.
Seluruh jajarannya di ingatkan lagi memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
"Ini sangat penting. Memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Maka, hari ini saya undang para Kapolres hadir ke Ombudsman. Harapannya, para pimpinan ini bisa mentransformasikan atau menyampaikan bagaimana pelayanan publik yang semestinya ke jajaran di bawahnya. Ini kewajiban kita," imbuh Panca.
Panca mengaku senang karena jumlah Polres jajaran yang meraih zona hijau meningkat dibandingkan hasil survei Ombudsman sebelumnya.
"Saya senang. Jumlah Polres yang meraih zona hijau naik dibanding survei sebelumnya," tukasnya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei kepatuhan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, 19 Polres jajaran Polda Sumatera Utara meraih zona hijau.
Angka tersebut naik lebih 100 persen jika dibandingkan survei sebelumnya, yakni hanya 9 Polres yang meraih zona hijau pada survei tahun 2021.
Dari 19 Polres yang meraih zona hijau berdasarkan survei kepatuhan Ombudsman RI tahun 2022 tersebut, 7 di antaranya meraih kepatuhan tinggi terhadap pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik atau kategori A.
Ke 7 Polres dimaskud masing-masing Polres Binjai dengan nilai 95,63, Polres Madina (94,84), Polres Labuhanbatu (93,8), Polres Tebingtinggi (91,07), Polres Dairi (90,76) dan Polres Tanjungbalai (89,27) serta Polres Belawan (88,83).
Sedangkan 12 Polres yang meraih Predikat Zona Hijau Katagori B dengan Opini Pelayanan Publik Kualitas Tinggi adalah Polres Pakpak Bharat (87,28), Polres Batubara (87,18), Polres Langkat (86,66), Polres Karo (85,72), Polres Samosir (84,23).
Kemudian, Polres Simalungun (83,56), Polres Deliserdang (82,72), Polres Sergai (81,95), Polres Tapteng (81,61), Polresta Kota Medan (80,95), Polres Tapsel (78,91) dan Polres Padangsidimpuan (78,75).
Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, harapannya kepada kepolisian agar terus melakukan perbaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
"Mereka (kepolisian) harus kita beritahu sejauh apa tingkat kepatuhan mereka dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Abyadi Siregar.
Hal itunkata Abayadi sangat penting.
"Apalagi saat ini, banyak tagline-tagline bernada negatif yang menggambarkan belum baiknya layanan kepolisian. Misalnya, hastag percuma lapor polisi, no viral no juatice, no money no justice," jelas Abydi Siregar.
Ini semua, kata Abyadi Siregar, merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat atas layanan kepolisian yang selama ini berkembang.
"Semua hastag-hastag itu merupakan bentuk ungkapan kekecewan masyarakat atas layanan kepolisian yang berkembang di tengah masyarakat," kata Abyadi Siregar lagi.
Karenanya, kata Abyadi Siregar, ini adalah tantangan besar Polri.
"Mengembalikan kepercayaan publik, bahwa Polri adalah pelayan masyarakat. Ini tugas berat," pungkas Abyadi Siregar.
Penulis : Rudi
Editor : Gib
