.jpeg)
Bupati Dairi memberikan arahan di Bimtek peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-kabupaten Dairi. (Foto/Kominfo Dairi)
DAIRI, Sidikalang – nduma.id
Pemerintah Kabupaten Dairi menggelar Bimbingan Teknis
(Bimtek) peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) se-kabupaten Dairi, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Selasa, 5-6 April 2022 bertempat di Hotel
Mutiara Sidikalang.
Bupati mengemukakan hal itu usai mendengar keluh kesah para ketua BPD se-Kabupaten Dairi siang itu. Ada 3 keputusan yang akan diambil.
“Harus dipahami saya memang punya keterbatasan wewenang,
dan keterbatasan anggaran, namun walau demikian kita akan upayakan tunjangan
BPD akan kita naikkan mulai tahun depan, tapi jumlahnya akan kita hitung dulu,”
kata Eddy yang disambut tepuk tangan oleh para ketua BPD se Kabupaten Dairi.
Bupati dengan semangat menjelaskan rencana itu akan terlebih
dulu dikaji dan dihitung.
“Kita akan alokasikan anggaran, kita buat dalam bentuk
insentif. Seandainya dari Dana Desa tidak bisa dialokasikan untuk hal ini, saya
akan coba carikan solusinya nanti. Yang pasti insentifnya pun harus terukur,”
seru Bupati.
Diakhir dialog Bupati menyampaikan akan mengeluarkan
instruksi melalui Dinas Pemdes agar peran BPD ke depan lebih maksimal.
“Saya akan keluarkan instruksi untuk Dinas Pemdes dan seluruh
Camat agar peran bapak ibu di BPD ke depan lebih maksimal, ” ujarnya.
Sebelumnya beberapa ketua BPD dari beberapa desa seperti dari
Desa Lae Itam, Desa Gunung Meriah, Desa Sihorbo, dan Desa Kalang Simbara
menyampaikan berbagai keluhan yang langsung mendapat respon dari Bupati, Dinas
Pemdes dan juga Camat.
Semisal keluhan yang disampaikan oleh Bapak Sihombing dari
desa Lae Itam. Ia mengeluhkan materi yang ada dalam buku materi tidak sejalan
dengan pengaplikasian di lapangan, seperti penetapan penerima BLT, pihak BPD
didesanya hanya diundang pada saat penetapan nama nama penerima BLT saja, hal
senada juga disampaikan BPD dari desa Sihorbo yang disampaikan Billy Aritonang,
di mana peran pengawasan yang dilakukan BPD kurang mendapat respon dari kepala
desa dan perangkatnya sehingga, Billy menyebut dibutuhkan peran dari Dispemdes
juga Inspektorat untuk berkolaborasi.
Keluhan lain juga disampaikan oleh BPD desa Gunung Meriah,
Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang menginginkan kesejahteraan anggota BPD yang
perlu mendapat perhatian. Selain itu BPD Desa Kalang Simbara melalui Delphi
Masdiana Ujung juga menyampaikan ada kecenderungan kehadiran BPD dianggap
sebagai ancaman.
“Bagaimana agar BPD bisa bekerja sesuai dengan tupoksi.
Kehadiran BPD jangan dianggap sebagai sebuah ancaman,” tanyanya mengakhiri.
Perlu diketahui, kegiatan bimtek peningkatan aparatur
pemerintah desa bagi ketua BPD se-Kabupaten Dairi ini merupakan salah satu
upaya serius dalam membangun tingkat ekonomi di wilayah pedesaan. Untuk
mendukung implementasi tersebut diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang mengisyaratkan perlu adanya perubahan paradigma dan orientasi,
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat pedesaan. Dengan demikian,
pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan konsep pola pengembangan SDM sampai
pada tingkat kemandirian, yang ditandai dengan adanya produktivitas, efisiensi,
dan partisipasi masyarakat.
Bimtek peningkatan aparatur pemerintah desa bagi ketua BPD se-Kabupaten Dairi ini turut dihadiri Kepala Dispemdes, Bahagia Ginting, beberapa Camat dan Ketua BPD se-Kabupaten Dairi. (Kominfo Dairi)
