 |
| Masa aksi demo di kejaksaan Negeri Dairi. (Foto/Rudi) |
DAIRI, Sidikalang - nduma.id
Kelompok elemen masyarakat menamakan diri Aliansi Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (APPAN) kembali unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Dairi, Sumatera Utara di Sidikalang.
Dalam orasinya mereka menyampaikan agar Kejaksaan Negeri Dairi profesional mengusut dugaan penyelewengan anggaran bantuan operasional penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahun 2020 - 2021 sebesar Rp 5,4 miliar.
Informasi yang mereka terima ada sejumlah orang yang mangkir dalam pemanggilan jaksa.
"Dari hasil unjuk rasa 15 Maret 2022, bahwa pihak kejaksaan sudah beberapa kali melayangkan surat pemanggilan untuk dimintai keterangan kepada Bunda PAUD, tetapi tidak digubris, harus dilakukan upaya jemput paksa/ upaya lain," Pendi Sihombing berorasi, Selasa (29/3/2022).
Mereka mendesak kejaksaan Negeri Dairi untuk menjemput paksa orang yang mangkir dari panggilan itu.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dairi, Erwinta Tarigan yang menerima masa mengaku masih tahap pengumpulan data, namun sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang terlibat penyaluran BOP PAUD.
"Masih proses 'Pulbaket'. Kami tidak tertutup, jika ditemukan perbuatan melawan hukum, kasus akan dinaikkan," ungkapnya didampingi Kasubbag BIN, Victor Situmorang.
Untuk itu sesuai standar operasional prosedur (SOP) tidak ada upaya jemput paksa karena masih pada proses 'pulbaket',
Pemanggilan, untuk keperluan meminta keterangan atau wawancara.
Dibenarkan pihaknya sudah 3 kali melayangkan surat kepada bunda PAUD, untuk dimintai keterangan, tetapi belum pernah memenuhi undangan.
"Pada proses ini, tidak ada jemput paksa kepada orang yang akan dimintai keterangan atau wawancara," pungkasnya. (red).
