 |
| Foto : Massa melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi |
Masa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemuda Dairi (GMPD) menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Dairi, di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Rabu (26/01/2022).
Dalam orasinya masa menuntut pasangan ini tidak lupa dengan Janji-janji mereka pada masa kampanye tiga tahun lalu.
Aksi yang dipimpin Prada Maha, itu membawa poster dan sejumlah hasil pertanian seperti cabai dan tomat.
"Menolak lupa janji politik Bupati dan Wakil Bupati Dairi," kata Prada dalam orasinya.
Mereka meminta agar bertemu langsung dengan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan wakil Bupati Dairi Jimmy A LSihombing, karena menurut mereka janji Bupati dan Wakil Bupati Dairi masih banyak yang belum ditepati.
Masa akhirnya di temui yang diwakili Assisten I Johnny Hutasoit dan Assisten II Eddy Banurea.
"Apa yang menjadi tuntutan adik-adik tadi akan diteruskan ke bupati." Kata Edy Banurea
Bupati dikatakan bukan tidak mau bertemu massa.
"Tadi bupati juga sudah menunggu adik-adik dari GMPD yang akan melakukan aksi, tetapi setelah ditunggu hingga pukul 09.30 WIB belum juga datang." Ujar Eddy Banurea lagi.
Bupati tidak bisa menunggu lama karena sudah terjadwal tugas ke kecamatan, sehingga bupati akhirnya mewakilkan.
Kepada wartawan, Firman Lingga koordinator aksi mengatakan, aksi yang mereka lakukan bukan untuk menjatuhkan bupati atau anti pemerintah.
" Kami merasa dari bagian yang sebelumnya mendukung Eddy-Jimmy. Kami ingin agar program Dairi Unggul benar-benar terwujud, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat," ujarnya
Firman mengaku kecewa karen mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Dairi.
Meski demikian Firman menyampaikan apresiasinya kepada perwakilan Pemkab Dairi yang menemui mereka.
"Bukannya kami tidak mau memberi kesempatan bapak-bapak untuk berbicara, tapi kami hanya ingin bertemu langsung dengan bupati," ucapnya.
Mereka berjanji akan melakukan aksi lagi jika surat tuntutan mereka tidak di respon Bupati dan Wakil Bupati Dairi.
"GMPD akan melakukan aksi lanjutan jika tidak ada respon, mungkin akan lebih besar lagi," ujar Firman.
Mereka mengaku kecewa karena gagal bertemu Bupati dan Wakil Bupati Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy AL Sihombing.
Aksi di kawal oleh kepolisian dari Polres Dairi.
Adapun janji yang belum terwujud dan terealisasi ditulis dalam statement merek diantaranya : Pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, pasar, air minum, listrik, telekomunikasi, yang memadai dan berkualitas untuk menjamin standart pelayanan minimal.
Penataan wilayah permukiman, bangunan publik dan ruang publik yang bersih, aman dan nyaman.
Menekan tingkat pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pengelolaan APBD secara Efektif, Efesien, Akuntabel, dan Transparan.
Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan peluang jerja.
Menjamin kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik.
Membangun fasilitas pendidikan yang terjangkau.
Mengembangkan potensi daerah yang ada.
Membuka akses informasi dan pemasaran produk unggulan daerah.
Untuk itu GMPD menyampaikan tuntutan agar Pemkab Dairi melalui PDAM Tirta Nciho harus mendistribusikan air layak pakai ke seluruh wilayah Kabupaten Dairi.
Melakukan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Dairi terkhusus kecamatan atau desa yang telah lama mengalami kerusakan jalan.
Perbaiki tata ruang kota, mulai dari pembuatan simbol simbol budaya di bangunan pemerintah hingga penertiban kabel listrik yang semrawut.
Meningkatkan peran UMKM dengan memberikan pelatihan, memberi bantuan modal, hingga membantu proses pemasaran produk.
Transparansi kan pengelolaan APBD dengan ditampilkan secara online, baik melalui website ataupun media sosial Pemkab Dairi.
Pembukaan lowongan kerja dan proses seleksi di lingkungan Pemkab Dairi harus transparan.
Meningkatkan pelayanan puskemas dan puskesmas pembantu (Pustu) di seluruh wilayah Kabupaten Dairi. Juga segera melengkapi fasilitas serta memenuhi segala sesuatu yang menunjang peningkatan Akreditas Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.
Mewujudkan beasiswa untuk mahasiswa Dairi, baik yang kuliah di wilayah kabupaten Dairi maupun kuliah di luar wilayah Kabupaten Dairi. Pemerintah harus terus menindaklanjuti proses pendirian Universitas Dairi Unggul. Mengingat pada 2019 lalu pendirian Universitas Dairi Unggul dalam proses pemberkasan di Kemenristek Dikti .
Menggratiskan penggunaan aset milik Pemkab Dairi oleh mahasiswa dalam melaksanakan program kerja organisasi, seperti Gedung Olahraga (GOR), mes Taman Wisata Iman, Gedung Djauli Manik, Balai Budaya, dan beberapa tempat umum yang layak digunakan dalam melaksanakan program kerja organisasi.
Melengkapi fasilitas penunjang di seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Dairi untuk menarik minat wisatawan. karena peningkatan jumlah wisatawan akan memberikan dampak peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata.
Pemkab Dairi harus segera buat kebijakan terkait harga hasil pertanian yang anjlok dan harus membangun sebuah sistem yang membantu petani dalam menjual hasil panennya dan efektifkan fungsi kartu tani. (nd1)
