 |
| Foto : Penyerahan cindera mata kepada Menteri LHK yang diterima Ary Sudijanto |
DAIRI – nduma.id
Delapan anggota dan 2 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara berangkat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) di Jakarta. Mereka di agendakan akan Konsultasi dan Koordinasi
terkait perusahan tambang PT. Dairi Prima Mineral.
“ 8 tambah pimpinan 2 orang. Tanggal berangkat, 10 sampai 15
Januari,” kata Yon Hendrik, Sekwan DPRD Dairi, Rabu (12/1/2022).
Hendrik mengatakan salah satu anggendanya adalah melaksanakan Konsultasi
dan Koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
tentang analisis mengenai dampak lingkungan perusahaan tambang yang akan
beroprasi di Kabupaten Dairi.
Dibenarkan kalau kunjungan itu menindak lanjuti jawaban aksi
demontrasi masyarakat lingkar tambang ke DPRD Dairi pada Senin 14 Desember 2021
lalu.
Selain ke KLHK, Anggota DPRD Dairi itu juga dijadwal ke Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonsia membahas tentang badan
usaha milik desa, serta ke DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas program kerja
tahun 2022
“Informasinya mereka juga akan menyempatkan ke DPR-RI kalau ada
waktu, kita ikutkan bersama mereka 3 staf pendamping,” sebut Yon Hendrik.
Delapan anggota DPRD yang turut berdelegasi ke KLHK adalah Juangga
Silaban, Mardaulat Girsang, Rukiatno Nainggolan, Alfriyansah Ujung, Osman
Sihombing, Ir. Togar Pasaribu, Markus H.E Sinaga dan Hadiswarno Panjaitan,
Serta dua Pimpinan DPRD Dairi Sabam Sibarani dan Alfonsius Tondang.
Di
hubungi nduma.id, Kamis 13 Januari 2022, Markus Sinaga anggota DPRD Kabupaten
Dairi membenarkan mereka berada di Jakarta.
“ Lagi di DPR RI dek, WA
aja” tulisnya dari Pesan WhatsApp.
Informasi di terima nduma, mereka bertemu Sekretariat Jenderal
KLHK Rabu 12 Januari 20221 sekitar jam 11.00 WIB. Rombongan diterima
Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Ary
Sudijanto M.S.E.
Salah satu poin penting yang ditanyakan adalah mengapa
rekomendasi lingkungan atas permohonan addendum AMDAL PT. DPM untuk diterbitkan
izin persetujuan lingkungan, belum dikeluarkan.
KLHK
menjawab masih menunggu rekomendasi dari
Komisi Pengamanan Bendungan, Badan Geologi, dan Kementerian ESDM.
Pertemuan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat itu diwarnai dengan penyerahan cindera mata kepada Menteri LHK yang diterima Ary Sudijanto.
Para anggota DPRD Dairi itu dikatakan meggunakan
seragam khas Pakpak saat berkunjung ke KLHK. (nd1).
