Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan yang berjalan baik di tahun 2020 patut diteruskan terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan kehidupan masyarakat.
“Pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis ke seluruh masyarakat di awal 2021. Program vaksinasi ini diharapkan akan memberikan kepercayaan publik terhadap penanganan Covid-19 dan menimbulkan rasa aman di masyarakat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat,” ungkap Presiden Joko Widodo. Selasa, 22 Desember 2020.
Sejumlah reformasi struktural yang telah disiapkan pemerintah di tahun ini diperkirakan akan mulai terlihat hasilnya di tahun 2021.
Implementasi UU Cipta Kerja, melalui sejumlah Peraturan Pelaksanaan akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 dan diharapkan akan mendorong aktivitas ekonomi-sosial masyarakat, mendukung masuknya investasi dan juga capital inflow.
Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau yang dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang tidak berbasis pinjaman tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau ekuitas, diperkirakan akan mendorong pembangunan di berbagai sektor dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah telah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan mulai di awal tahun 2021, diharapkan hasilnya sudah mulai terlihat di sepanjang tahun 2021.
“Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja,” ungkap Menko Airlangga.Rabu 23 Desember 2020.
Selain itu, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu dengan melanjutkan Program Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2021, dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.
Sinyal pemulihan mulai terlihat, ekspor mulai pulih pada akhir 2020 dan tren ini diharapkan terus terjaga pada tahun 2021. Indonesia telah mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang tentunya akan mendorong ekspor Indonesia.
Transaksi Berjalan Indonesia pun pertama kalinya surplus sebesar USD 964 juta atau 0,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak 10 tahun terakhir. Kondisi ini juga didukung oleh Neraca Perdagangan Indonesia yang sampai dengan Oktober 2020 surplus sebesar USD 17,07 miliar, serta Cadangan Devisa yang cukup tinggi sebesar USD 135,2 miliar pada Triwulan III/2020.
Berdasarkan data PDB pada Triwulan III tahun 2020 yang telah menunjukkan tren perbaikan, pemerintah optimistis akan terus berlanjut di Triwulan IV 2020 dan sepanjang tahun 2021.
“Indonesia telah melewati posisi rock bottom, posisi terendah ekonomi pada Triwulan II. Kita optimistis tren perbaikan dan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun mendatang,” ujar Menko Airlangga.
Selain itu, tren perbaikan juga terlihat dari kinerja pasar saham dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. IHSG berada pada kisaran 6.100 dan Rupiah pada posisi 14.100 per dolar Amerika, posisi yang relatif stabil dan mulai kembali atau bahkan lebih baik dari sebelum kondisi Covid-19.
Konsumsi domestik dan inflasi juga menunjukkan tren perbaikan, memperkuat fondasi pemulihan ekonomi dari sisi demand. Permintaan domestik dan keyakinan konsumen yang membaik, memicu aktivitas produksi domestik.
“Di sisi supply, di tengah kontraksi ekonomi yang terjadi, masih terdapat sektor yang mampu bertahan dan tumbuh positif di sepanjang tahun 2020, seperti sektor Pertanian, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Pendidikan,” lanjut Menko Airlangga.
Peluang berikutnya berasal dari pemulihan harga komoditas utama Indonesia di pasar global, seperti CPO dan Nikel. Pulihnya harga komoditas ini akan memberikan dampak multiplier yang besar terhadap aktivitas ekonomi domestik sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Hal lain yang harus dimanfaatkan adalah aktivitas perdagangan internasional yang semakin terintegrasi, melalui perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) secara luas oleh 10 negara ASEAN dan 5 Mitra dagang besar, serta kerja sama internasional lainnya.
Dengan berbagai tren positif, serta berbagai bauran kebijakan dan program, dengan memanfaatkan momentum dan meraih peluang pemulihan ekonomi, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% di tahun 2021.
Namun, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa berbagai upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil, tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. “Koordinasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat harus terus diperkuat, untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021,” pesan Menko Airlangga.
